KARAWANG, halokrw.com – Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menunjukkan sikap politik yang jarang diambil para kepala daerah. Alih-alih mengejar popularitas, ia memilih mengambil kebijakan yang justru berpotensi menggerus dukungan internal. Apa itu? Yakni berani merampingkan dan melebur sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi efisiensi anggaran hingga Rp100 miliar.
Kebijakan ini menuai pujian dari Wamendagri Bima Arya karena dinilai progresif dan berani. Namun di lapangan, tidak sedikit pihak yang menilai langkah tersebut terlalu berisiko mengingat penggabungan OPD akan menghilangkan banyak jabatan strategis. Dampaknya, resistensi dari sebagian pejabat pun tak terhindarkan.
Bupati Aep memahami sepenuhnya risiko itu. Tapi baginya, menjaga keberlanjutan pembangunan jauh lebih penting daripada menjaga kenyamanan politik.
“Saya tahu dampaknya. Pasti ada pejabat yang tidak suka. Tapi ini harus saya lakukan agar pembangunan tetap berjalan dan masyarakat merasakan langsung hasilnya,” ujar Bupati Aep saat berdiskusi dengan Ketua PERADI Karawang, Asep Agustian SH., MH., Jumat (21/11/2025).
Penggabungan Disperindagsar dengan Dinas Koperasi dan UMKM, serta integrasi Dinas Perikanan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, hanyalah sebagian dari strategi besar efisiensi. Pemangkasan sejumlah jabatan hingga tingkat kecamatan juga dilakukan demi menghemat anggaran, tanpa harus memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Tapi konsekuensinya, saya minta komitmen. Karena TPP tidak dipotong, kinerja harus ditingkatkan. Pelayanan kepada masyarakat juga harus lebih baik,” tegasnya.
Ketua PERADI Karawang, Asep Agustian, yang akrab disapa Askun, mengapresiasi keputusan tersebut. Ia menilai Bupati Aep menunjukkan sikap sebagai pemimpin yang memilih kepentingan rakyat di atas kepentingan politik sempit.
“Tidak apa-apa dibenci pejabat, yang penting dicintai rakyat. Pada akhirnya yang menilai itu masyarakat,” ujarnya.
Askun juga menilai bahwa Bupati Aep adalah sosok yang fokus bekerja dan tidak mudah terpengaruh komentar miring di media sosial. Ia memuji keterbukaan sang Bupati serta komitmennya menjaga sinergi dengan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.
Setelah pertemuan itu, Askun menyimpulkan bahwa langkah Aep Syaepuloh adalah bentuk keberanian politik yang nyata—pilihan yang tidak populer, tetapi penting untuk menjaga stabilitas anggaran dan memastikan pembangunan Karawang tetap bergerak maju.
0 Comments