KARAWANG, halokrw.com – Rencana aksi ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karawang ke kantor Pemda menuai kritik dari berbagai pihak. Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Kebijakan (Pustaka), Dian Suryana, menilai aksi tersebut tidak efektif dan justru berpotensi mengorbankan peserta didik. Ia menegaskan bahwa solusi terbaik adalah fokus menyelesaikan persoalan utama, yaitu dugaan penyimpangan dana Program Indonesia Pintar (PIP).
“Mendesak Ketua PGRI untuk meralat rencana aksi ini. Jika guru-guru turun ke jalan, siapa yang akan mengajar siswa? Selain itu, Pemda Karawang sudah memiliki regulasi perlindungan guru. Jadi, lebih baik fokus pada substansi daripada melakukan aksi yang tidak berdampak nyata,” ujar Dian, Jumat (14/2).
Dian menyarankan agar PGRI menggandeng Inspektorat Daerah untuk melakukan audit terhadap dana PIP yang menjadi sorotan. Jika hasil audit menyatakan tidak ada penyimpangan, langkah hukum bisa diambil untuk melaporkan pencemaran nama baik terhadap pihak yang dianggap merugikan profesi guru.
“Pendekatan hukum dan transparansi jauh lebih efektif dibanding aksi massa. Jika benar ada pemotongan dana PIP, maka harus ada pertanggungjawaban. Sebaliknya, jika tidak ada penyimpangan, guru dan sekolah bisa membersihkan nama baik mereka secara legal,†tambahnya.
Sebelumnya, PGRI Karawang menggelar rapat koordinasi terkait isu ini dan menghasilkan dua keputusan. Pertama, melaporkan konten kreator Ronald A. Sinaga alias BroRond ke pihak kepolisian. Kedua, menggelar aksi damai ke kantor Pemda Karawang untuk meminta dukungan dan perlindungan terhadap profesi guru.
Namun, rencana aksi ini justru menuai perdebatan. Banyak pihak menilai bahwa langkah tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas dan hanya akan mengalihkan fokus dari inti persoalan, yaitu transparansi pengelolaan dana PIP di sekolah-sekolah.
0 Comments