KARAWANG, halokrw.com -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang di bawah kepemimpinan Bupati Aep Syaepulloh terus melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Pemkab Karawang berhasil menghemat anggaran hingga Rp142,6 miliar dengan memangkas pos belanja yang dianggap kurang prioritas.
Namun, efisiensi ini tidak mengorbankan sektor-sektor krusial, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Justru, anggaran untuk sektor-sektor tersebut diperkuat agar kualitas layanan kepada masyarakat semakin optimal.
“Yang dikurangi itu makan minum, perjalanan dinas, termasuk perjalanan dinas bupati ke luar negeri, saya sudah bilang hapus. Begitu juga dengan belanja alat tulis kantor (ATK) dan kegiatan sosialisasi yang sebelumnya sering dilakukan di luar daerah. Sekarang kita manfaatkan fasilitas yang ada, seperti videotron di Aula Husni Hamid atau sosialisasi di Karawang saja untuk efisiensi,” ujar Bupati Aep, Senin (10/2/2025) pagi.
Dalam sektor pendidikan, Pemkab Karawang menerapkan kebijakan baru yang membatasi jumlah siswa per kelas maksimal 30 orang untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
Sementara di bidang kesehatan, standar pelayanan dasar juga terus diperbaiki. Setiap puskesmas ditargetkan mampu melayani 30 ribu penduduk, dan rumah sakit harus dapat menangani hingga 120 ribu jiwa.
Efisiensi yang diterapkan tidak hanya berlaku di tingkat pemerintah daerah, tetapi juga menyasar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk DPRD Karawang. Meski begitu, Bupati Aep memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengurangi hak-hak anggota DPRD, melainkan lebih kepada optimalisasi penggunaan anggaran.
Keberhasilan pengelolaan anggaran ini tercermin dalam laporan kinerja Pemkab Karawang tahun 2024 yang mendapatkan penilaian sangat baik dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan skor 93 persen.
Meski begitu, Bupati Aep menekankan bahwa masih ada tantangan yang harus diatasi, terutama dalam peningkatan pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan tetap berjalan optimal. Dengan efisiensi anggaran ini, layanan dasar bagi masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama,” tutupnya.
0 Comments