KARAWANG, halokrw.com – Proses pemilihan Ketua Paguyuban Mojang Jajaka Karawang (PMJK) periode 2025-2028 menuai protes dari sejumlah alumni, salah satunya Salsabila Syaira, Mojang Pinilih Kabupaten Karawang 2012 sekaligus perwakilan Karawang di tingkat Jawa Barat. Ia menilai bahwa pemilihan kali ini cacat administrasi, tidak transparan, dan berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon yang saat ini masih menjabat sebagai ketua.
Menurut Salsabila, pemilihan Ketua PMJK sebelumnya selalu dilakukan secara langsung dengan sistem yang jujur dan adil, serta mendapat antusiasme tinggi dari para anggota. Namun, pada periode ini, pemilihan dilakukan secara virtual melalui Zoom tanpa alasan yang jelas.
“Pemilihan Ketua PMJK dulu dilakukan secara langsung, jujur, dan adil, antusiasnya luar biasa. Sekarang tiba-tiba via Zoom, entah apa alasannya,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga menjelang pemilihan, ia dan banyak alumni lain tidak mengetahui siapa yang memiliki hak suara. Bahkan, dirinya yang merupakan Mojang Pinilih Kabupaten Karawang merasa terancam tidak bisa ikut memilih.
“Saya tidak tahu siapa pemilik hak suara. Saya bahkan Mojang Pinilih Kab. Karawang Tahun 2012, mewakili Karawang di tingkat Jawa Barat, tapi terancam tidak punya hak pilih,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti kurangnya transparansi dalam pembentukan panitia pemilihan. Dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh Ketua PMJK demisioner, tidak pernah dibagikan Surat Keputusan (SK) penetapan panitia pemilihan, sehingga tidak jelas siapa yang sebenarnya berwenang sebagai panitia. Selain itu, tidak ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) yang mengatur mekanisme pemungutan suara, kriteria suara sah, serta bagaimana kuorum ditentukan.
Bahkan, Salsabila baru mengetahui siapa Ketua Panitia Pemilihan pada Kamis, 20 Maret 2024, pukul 13.00 WIB, hanya satu hari sebelum pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 21 Maret 2024.
Ia pun menyarankan agar pemilihan diundur hingga setelah Lebaran agar prosesnya lebih tertata dan sesuai dengan prinsip organisasi yang baik.
“Saran saya, pemilihan ini diundur saja sampai setelah Lebaran. Belajar berorganisasi lagi,” tegasnya.
Selain dinilai cacat administrasi, Salsabila juga menyoroti bahwa Ketua PMJK demisioner seharusnya tetap bertanggung jawab atas pemilihan ketua baru dalam Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ). Menurutnya, ketidakjelasan dalam penyelenggaraan tidak bisa begitu saja dilimpahkan kepada panitia, karena panitia dibentuk dan disahkan melalui SK oleh Ketua PMJK yang masih menjabat.
0 Comments