Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Karawang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Karawang, Rabu (29/10/2025). Mereka menuntut pemerintah daerah segera mengevaluasi kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai memberatkan masyarakat.
Koordinator aksi, Dany Manurung, menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ia mendesak Pemkab Karawang untuk segera meninjau ulang keputusan yang dinilai tidak adil tersebut.
“Harusnya Pemkab Karawang benar-benar melakukan evaluasi. Bukan masyarakat yang dibebani untuk memperbaiki aturan atau bahkan disuruh menggugat kebijakan yang sudah berlaku,” tegas Dany.
Selain soal pajak, para mahasiswa juga menyoroti kenaikan tunjangan anggota DPRD Karawang pada tahun 2026, yang mereka anggap ironis di tengah naiknya beban pajak masyarakat.
“Ini yang kami khawatirkan. Pajak seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kemewahan pejabat,” lanjutnya.
Menurut hasil kajian GMNI, kenaikan PBB di Karawang mencapai 400 hingga 420 persen, atau sekitar empat kali lipat dari tarif sebelumnya. GMNI mengaku telah menyiapkan kajian mendalam dan siap melanjutkan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tidak ada respon dari pemerintah daerah.
“Aksi hari ini baru pemanasan. Kami akan lakukan konsolidasi lanjutan untuk menggelar aksi susulan,” ungkap Dany.
Pihaknya berharap Pemkab Karawang dapat menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.
“Kebijakan harus lahir dari realitas sosial yang dirasakan masyarakat, bukan dari kepentingan segelintir elite,” pungkasnya.
0 Comments