KARAWANG, halokrw.com – Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin belum lama ini sempat mengklaim angka pengangguran di Karawang mengalami penurunan. Dalam acara Musrenbang beberapa waktu lalu, Endang menyampaikan kabar baik terkait penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Karawang, yang kini sisanya berada di angka 8,4 persen. Ia menilai penurunan tersebut sebagai bukti efektifnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Untuk memperkuat keberhasilan ini, kami juga telah menginisiasi peraturan daerah tentang pembangunan kawasan industri berbasis kepentingan daerah, agar tenaga kerja lokal benar-benar mendapat prioritas,” jelas Endang dalam pemberitaan di media Jabarnet.com, Senin (28/4/2025) siang.
Namun pernyataan itu menjadi tanda tanya besar setelah Bupati Karawang Aep Syaepuloh membeberkan fakta mencengangkan. Dari sekitar 1.400 perusahaan industri di Karawang, baru sekitar 300 perusahaan yang aktif menjalin kerja sama penyerapan tenaga kerja melalui kanal resmi milik pemerintah, yakni Website Infoloker Disnakertrans.
Artinya, sekitar 1.000 perusahaan lainnya belum terdata dan belum menyampaikan kebutuhan tenaga kerja ke pemerintah daerah. Ini bukan sekadar celah, melainkan jurang besar dalam sistem penyerapan tenaga kerja lokal yang belum tersentuh.
Bupati Aep pun mendesak agar perusahaan mau membuka diri dan menyetor kebutuhan tenaga kerja ke Disnaker, agar pemerintah bisa memfasilitasi secara langsung.
“Biar nanti kita yang siapkan. Perusahaan butuh berapa, kita yang sediakan. Nanti tes sendiri dan tentukan lulus tidaknya, sesuai dengan permintaan dan kebutuhan perusahaan,” ungkap Bupati saat zoom meeting bersama Apindo dan sejumlah unsur perusahaan, Jumat (9/5/2025) kemarin.
Pernyataan Ketua DPRD jelas berbanding terbalik dengan data yang diungkapkan Bupati Karawang mengenai serapan tenaga kerja. Jika angka pengangguran diklaim turun, lantas ke mana perginya ribuan lowongan kerja dari seribu perusahaan tersebut? Apakah serapan tenaga kerja dilakukan secara tertutup? Apakah masyarakat Karawang benar-benar mendapatkan prioritas?
Di atas kertas, seperti yang diklaim Ketua DPRD Karawang, angka pengangguran terlihat menurun, tetapi di lapangan, data yang diperoleh Bupati membuktikan bahwa akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja masih sangat terbatas. Banyak perusahaan belum transparan membuka kebutuhan tenaga kerja secara resmi ke Pemda, sehingga warga Karawang tetap kesulitan menembus peluang kerja di tanah sendiri.
Job Fair yang rencananya akan digelar oleh Pemkab Juni mendatang dengan menggandeng perusahaan perusahaan, seharusnya menjadi momentum penting untuk membongkar kebuntuan ini. Namun pertanyaannya, apakah seribu lebih perusahaan itu siap membuka pintu? Atau justru tetap membiarkan warga Karawang menunggu tanpa kepastian, di tengah klaim statistik yang menggembirakan?
0 Comments