KARAWANG, halokrw.com – Polemik pembelian BBM oleh Dinas PUPR Karawang kembali mencuat setelah dugaan penggunaan minyak solar subsidi untuk operasional alat berat menjadi sorotan publik. Pembelian BBM ini diketahui dilakukan oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA), yang setiap harinya mengambil hingga 600 liter solar di SPBU tertentu.
Pengamat kebijakan dan praktisi hukum, Asep Agustian (Askun), mempertanyakan mekanisme pengadaan tersebut. Ia menyoroti tidak adanya informasi mengenai MoU resmi antara Dinas PUPR dan Pertamina, yang seharusnya menjadi dasar distribusi BBM non-subsidi untuk kegiatan operasional alat berat. Menurutnya, pembelian langsung di SPBU menggunakan kendaraan dinas justru menimbulkan kecurigaan.
“Asal ambil di SPBU tanpa MoU dengan Pertamina itu rawan disalahartikan. Publik bisa menduga mereka membeli solar subsidi,” ujar Askun. Ia juga meragukan jumlah kebutuhan BBM harian PUPR, mengingat dalam satu SPBU bisa mencapai 600 liter, sementara ada tiga titik SPBU yang disebut rutin didatangi setiap hari.
Askun menegaskan bahwa dengan adanya MoU langsung bersama Pertamina, proses distribusi akan lebih tertib, transparan, dan menghindari potensi kecurigaan mark up atau penyalahgunaan anggaran. “Kalau ada MoU, Pertamina bisa kirim langsung. Tidak perlu bolak-balik belanja di SPBU,” tambahnya.
Karena itu, ia meminta Inspektorat dan BPK segera turun tangan mengaudit seluruh proses pembelian BBM oleh Bidang SDA PUPR Karawang. Audit ini dianggap penting untuk memastikan jenis BBM yang dibeli, jumlah kebutuhan riil, hingga kesesuaian peruntukan di lapangan.
Sementara itu, Kepala UPTD Dinas PUPR Karawang, Samsul, membantah tudingan penggunaan BBM subsidi. Ia menegaskan bahwa pembelian dilakukan menggunakan Pertamina Dex, bukan biosolar bersubsidi. Namun hingga kini, PUPR belum merinci kebutuhan BBM harian maupun menjelaskan apakah ada kerja sama resmi dengan Pertamina atau SPBU terkait.
0 Comments